RINGKASAN

E-Government oleh PBB didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. Sejak itu, beberapa negara anggota PBB mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam implementasi e-Government. Implementasi e-Government ini mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C- government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G- government to government). Adapun penerapan digunakan untuk (1) mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih baik, memungkinkan akses publik yang lebih besar ke informasi, dan membuat akuntabilitas pemerintah lebih baik ke publik; dan (2) memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai public service customer. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang e-Government dan penerapannya. Hasilnya menunjukkan bahwa e-Government telah dikembangkan dan diterapkan oleh beberapa negara maju maupun negara berkembang dalam berbagai bidang, antara lain untuk pendataan data penduduk di Korea, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di LAPAN, J-ID (Jembrana Identitas Diri) dan J-Net (Jimbarwana Networking) di Pemerintah Kabupaten Jembrana.