Disclosure of corruption cases requires a collaboration of experts in law, accounting, and auditing. In Indonesia's context, corruption patterns in government institutions can be identified based on the types of expenditure and the timing of cash disbursements. This study aims to reveal the indica-tions and patterns of corruption in Indonesian government institutions. …
This study aims to assess the effectiveness of employee mutations and placements applied to several institutions in Indonesia. This research uses the meta-synthesis method by conducting a review of 31 previous studies listed in the research media. The results of the study found that government agencies in Indonesia have imple-mented mutation policies based on applicable regulations ranging from…
Law Number 15 of 2004 and Law Number 15 of 2006 only lay down the authority of the BPK in con-ducting audits in general and the types of audits that can be conducted by BPK. These regulations, however, do not specifically and explicitly provide the authority to the conduct of a foresight audit. Foresight audit launched by BPK in the 2016-2020 BPK Strategic Plan will be very important in the ach…
YouTube is a video-watching application that is very popular in today’s society. Therefore, people can access YouTube anywhere and anytime. Not only ordinary videos, but nowadays, YouTube is also used for academic purposes for children. Children can also learn English by watching stories, music, or YouTube videos. Various videos on YouTube can be helpful. Be accessed easily, one of which is …
Efektivitas pendidikan antikorupsi perlu dilakukan pengujian secara periodik. Penelitian ini mengembangkan produkmedia pembelajaran robot antikorupsi“Corruption-Detector” dan menguji efektivitas media dalam rangkameningkatkan pemahaman nilai antikorupsi. Penelitian pengembangan dilakukan dengan menggunakan prosedur pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implementatio…
Indonesia meraih skor Indeks Persepsi Korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019. Salah satu upaya meningkatkan skor indeks tersebut adalah dengan melakukan pencegahan korupsi, antara lain melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, sehingga perlu dilakukan upaya …
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK, bertujuan memperbaiki aspek tata kelola di sektor tersebut. Studi ini menganalisis capaian GNP SDA terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pe…
Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU) terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pemeriksaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama, memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasi (17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip- prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/200…
This article is excerpted from a portion of KPK and LIPI's research on "political sector corruption" in Indonesia. This research concludes that one of the main roots of corruption in Indonesia is a corrupt political system and very corrupt political parties. The authors also find that the majority of major political parties in Indonesia are managed like a family company and controlled by a hand…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya mendidik anak agar tumbuh dengan percaya diri dan mampu manajemen waktu dengan baik, yang harus dibimbing mulai dari dalam keluarga dan dicontohkan oleh kedua orangtuanya, karena percaya diri adalah modal penting bagi anak untuk meraih sukses dan kemampuan manajemen waktu akan mengantarkannya pada kualitas hidup terbaik. Namun, realitanya…