Text

Legal Reconstruction of Implementation Legally Binding Verdict in industrial Relations Court

---

The existence of industrial relations courts until now still cannot provide adequate legal protection to justice seekers. This article begins with the existing legal problems in the form of not implemented legally binding of industrial relations court verdicts. The unapplied verdicts have resulted in the exclusion of the rights of justice seekers. This paper identifies the problem related to normative perspective and provide solutions through legal reconstruction from the normative view. Then, the problems are examined using normative legal research methods based on statute approach and historical approach as well as case approach. By examining several research results it is known that the legal vacuum which regulates sanctions against those who do not intend to enforce industrial relations court rulings that have legal force still need to be addressed immediately to guarantee the rights of the seekers of justice in the industrial relations court. This paper recommends to establish a Supreme Court Regulation on the implementation of institutional force on industrial relations disputes cases and the need for amendment of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement.
Keywords: Industrial Relations, Court Decision, Implementation, Law Enforcement, Inkracht

Kehadiran pengadilan hubungan industrial sampai saat ini masih belum bisa
memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap para pencari keadilan. Artikel ini berawal dari adanya permasalahan hukum berupa tidak terlaksananya putusan-putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak terlaksananya putusan tersebut telah menyebabkan terabaikannya hak-hak para pencari keadilan. Tulisan ini mencoba mengidentifikasi masalahnya dari segi normatif dan memberikan solusi berupa rekonstruksi hukum dari sisi normatif. Permasalahan dalam artikel ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach) serta pendekatan k (case approach). Dari pengkajian terha beberapa hasil penelitian diketahui balver kekosongan norma hukum yang mengatur sanksi terhadap pihak-pihak yang tida mau melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuata hukum tetap perlu segera diatasi guna menjamin hak-hak para pencari keadilan pada pengadilan hubungan industrial, Tulisan ilmiah ini merekomendasikan perlunya dibentuk Peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan lembaga paksa badan pada perkara perselisihan hubungan industrial serta perlunya dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI., 2020

Deskripsi Fisik

Hal. 99-115

Bahasa

English

ISBN/ISSN

23033274

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol 9 No. 1 March

Subjek

HUKUM PERUSAHAAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar