Text
The Role of Religious Court in Prevention Underage Marriage
Indonesia is the second highest country in ASEAN in the prevalence of underage marriage after Cambodia and ranks 7th highest in the world for the absolute number of child brides. The tangent point of child marriage with the Religious Court enters through the case of marriage dispensation. As the authority of the Religious Courts, marriage dispensation is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in value, between benefit, harmness, and community behavior. In sociology, society always changes and the difference is only in the nature or level of change. One of the fundamental aspects of the reflection of the Religious Court decisions that put forward efforts to prevent child marriages is to narrow the space for filing child marriage cases, examine the case more carefully by adding to the burden of proof, and the 2. commitment of the parties to respond to the negative consequences of child marriage.
Religious Courts, Prevention, Marriage, Children
Indonesia menjadi negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi pernikahan anak setelah Kamboja, dan menempati urutan ke- 7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak. Titik singgung pernikahan anak dengan Pengadilan Agama masuk melalui perkara dispensasi nikah. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, dispensasi nikah sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak.
Tidak tersedia versi lain