Text

The Exigency of Human Rights Approaches in The Interception of Communication Bill: An Effort to Strengthen the Indonesian Criminal Justice Systems

---

Tapping in a human rights perspective is a form of limitation of the right to privacy. As an effort to guarantee human rights protection, tapping as a part of The Interception of Communication Bill arrangements must be following the principles of human rights restrictions. Some of the anomalies in The Interception of Communication Bill appear in vague forms and open up the broad ways of potential violations of individual rights. For this reason, the principles of legality and prudence as a form of control over government actions need to offset the urgency of tapping. Data collection methods use discussions and interviews to enrich and test secondary data findings. This research stipulates that The Interception of Communication Bill use Tapping as an induced instrument in criminal law enforcement. At the same time, tapping is regulated regardless of the readiness of the legal apparatus; this naturally raises technical problems in the matter of implementation and opens the door to abuse of authority. Furthermore, based on the need for comprehensive regulation, it is necessary to look at a comprehensive regulatory scheme in the legal system. The functional control that is in line with the tapping mechanism needs to look at the character of the Indonesian criminal justice system.
Keywords: The Precautionary Principle, The Interception of Communication Bill, Human Rights Perceptive, Legal System

Penyadapan dalam perspektif HAM merupakan bentuk pembatasan hak atas privasi. Guna menjamin perlindungan terhadap HAM, maka pengaturan penyadapan harus dalam sesuai dengan prinsip pembatasan HAM. Beberapa anomali dalam RUU Penyadapan muncul dalam bentuk yang samar dan membuka luas bentuk potensi pelanggaran hak-hak individu. Untuk itu prinsip legalitas dan kehati-hatian sebagai bentuk kontrol terhadap perbuatan pemerintah perlu untuk mengimbangi urgensi penyadapan. Metode pengumpulan data menggunakan diskusi dan wawancara, untuk mempe kaya dan menguji temuan data sekunder. Kajian ini memposisikan RUU Penyadapan sebagai kebutuhan yang dipaksakan dalam kebutuhan penegakan hukum pidana. Bersamaan dengan itu pengaturan penyadapan yang diatur tanpa melihat kesiapan dari aparat pelaksana, hal ini tentu menimbulkan permasalahan teknis dalam persoalan penerapan dan membuka pintu penyalahgunaan kewenangan. Berlanjut dari itu, berpijak pada kebutuhan pengaturan yang komprehensif, perlu melihat kembali skema pengaturan yang komprehensif dalam sistem hukum. Adapun kontrol fungsional yang sejalan dengan mekanisme perizinan penyadapan perlu melihat karakter dari sistem peradilan pidana Indonesia.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI., 2020

Deskripsi Fisik

Hal. 186-210

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

23033274

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol 9 No. 2 July

Subjek

HUKUM - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
HUKUM PIDANA
Pelanggaran HAM

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Agus Suntoro, Nurrahman Aji Utomo, dan Sapto Hermawan

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar