Text

Optimization of The Role of Asset Recovery Center (Ppa) of The Attorney- General's Office of The Republic of Indonesia in Asset Recovery of Corruption Crime Results

---

The Asset Recovery Center (PPA), the Republic of Indonesia General Attorney's unit is responsible for ensuring asset recovery in Indonesia supported by an integrated system that is effective, efficient, transparent and accountable, by tracing, securing, maintaining, seizing, and returning assets of criminal acts of corruption handled by the Prosecutor's Office. However, the number of asset recovery due to corruption in the PPA remains small, and the current implementation is only done after a court decision, even though asset tracking should be done before the verdict. In addition, the urgency of its existence remains questionable, given its scope is almost equal to the Labuksi KPK and Rupbasan at the Ministry of Law and Human Rights, which indirectly creates a tug of war between the law enforcement units. Therefore, using a normative juridical approach and data obtained directly through library research and interview, this paper found the importance of establishing a PPA for the Prosecutor's Office related to its duties and functios, as described in the Law and other regulations in the recovery of assets resulting from corruption, which does have a different position from the Labuksi KPK and Rupbasan. This paper also discusses the steps that must be taken by the Prosecutor's PPA to optimize the work of the Prosecutor's PPA so that assets resulting from corruption can be recovered quickly, effectively and transparently.
Keywords: Asset Recovery, Corruption, Asset Tracking, Seizure

Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan. Namun, jumlah pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan PPA masih sedikit dan pelaksanaannya sekarang ini hanya dilakukan setelah ada putusan pengadilan, padahal
seharusnya dapat dilakukan penelusuran (asset tracking) sejak sebelum putusan. Selain itu, urgensi keberadaannya masih dipertanyakan mengingat ruang lingkupnya hampir sama dengan Labuksi KPK dan Rupbasan pada Kemenkumham yang secara tidak langsung menimbulkan tarik menarik kewenangan antara unit aparat penegak hukum tersebut. Untuk itu, diperlukan optimalisasi PPA Kejaksaan agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan secara cepat, efektif dan transparan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI., 2020

Deskripsi Fisik

Hal. 186-210

Bahasa

English

ISBN/ISSN

23033274

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol 9 No. 2 July

Subjek

HUKUM PIDANA
Korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Aghia Khumaesi Suud

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar