Text

A Modern Judicial System in Indonesia: Legal Breakthrough of E-Court and Elegal Proceeding

---

The implementation of court in Indonesia has not fulfilled as expected because any parties involving in court has a lack of capacity, consistency, and integrity to provide legal service seriously. Some people assume that court services are not still optimal. To settle the problems, the Supreme Court just has officially issued Regulation No. 1 of 2019 regarding the Administration of Cases and Legal Proceedings in Courts via Electronic Means on 8 August 2019. This regulation is believed as an appropriate solution to face those problems. To elaborate more, this study illustrates a judicial reform in Indonesia, e-court, and access to justice, the conception of e-court including the performance of e-court and its drawbacks. and challenges in the digital era. The research method uses normative research by approaching a legal review and literature study. The technique of primary data collection applies Supreme Court regulation, while means of secondary data are collected from concept or theory as set out under bibliography. Judicial reform in Indonesia is indicated by issuing new regulation regarding e-Court and e-Litigation, the implementation e-Court itself has been attributed to 32 courts consisting of general religious, and state administrative courts. Through e-Court, access to justice more transparent and accessible. Besides, justice seekers have no worries regarding distance issues as e-Court may allow them to fight in court without face to face. Parties have no doubt relating to the acceleration of the court to settle any dispute in Indonesia.
Keywords: Judicial Reform, Access to Justice, e-Court, e-Legal Proceeding

Kinerja peradilan di Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat di pengadilan kurang memiliki kapasitas, konsistensi, dan integritas untuk memberikan layanan hukum secara serius. Beberapa orang beranggapan bahwa layanan pengadilan masih belum optimal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Mahkamah Agung telah secara resmi mengeluarkan Peraturan Me Tahun 2019 tentang Administra
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal & Age 2019. Peraturan ini diyakini sebagai sol yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Penelitian ini menggambarkan reformasi peradilan di Indonesia, e-Count dan akses terhadap keadilan, konsepsi E-court termasuk kinerja E-court dan kelemahan serta tantangan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan tinjauan hukum dan studi literatur. Teknik pengumpulan data primer menggunakan peraturan Mahkamah Agung, sedangkan alat data sekunder dikumpulkan dari konsep atau teori sebagaimana diatur dalam daftar pustaka. Reformasi peradilan di Indonesia ditandai dengan adanya peraturan baru terkait e-Court dan e-Litigation. Pelaksanaan e-Court sendiri telah digunakan oleh 32 pengadilan yang terdiri dari peradilan umum, agama, dan administrasi negara. Melalui e-Court, akses kepada keadilan lebih transparan dan mudah dijangkau. Selain itu, pencari keadilan juga tidak perlu mengkhawatirkan masalah jarak karena e-Court memungkinkan mereka untuk bertarung di pengadilan tanpa tatap muka. Para pihak juga tidak perlu meragukan jangka waktu penyelesaian perkara melalui pengadilan karena masyarakat hanya perlu memanfaatkan digital untuk mendaftarkan dan memproses perkaranya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal Hukum dan Peradilan

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI., 2020

Deskripsi Fisik

Hal. 275-297

Bahasa

English

ISBN/ISSN

23033274

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol 9 No. 2 July

Subjek

Persidangan Campuran

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dedi Putra

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar