Text

Legal protection of female workers subject to harassment in work relations

---

This study aims to describe the legal protection in the field of labor in Indonesia. for female workers who had experienced harassment in work relationships. The research uses the normative juridical method through statute approach, conceptual approach, and case approach. A particular case of Baiq Nuril is analyzed as a case study. The results showed that Indonesian law has not protected female workers in protecting human rights to morals and morals, the right to treatment following human dignity, and values of social justice in work relations. Indonesian labor law differentiates worker status. Workers in government agencies apply State Civil Apparatus Law and workers in the private sector apply Manpower Law. The status of non-permanent workers working for government agencies became unclear after the enactment of the ASN Law. These two laws do not protect women who experience harassment in a working relationship. Manpower Law only guarantees economic rights for workers detained by the authorities for allegedly committing a criminal act, in the form of assistance to their families as a form of the principle of presumption of innocence. In cases of non-physical sexual harassment experienced by BN in a working relationship, BN was detained for 5 (five) months based on charges of violating the Electronic Information and Transaction Law. BN cannot prosecute economic rights in the Manpower, because the legal subject of the employer is a state civil servant superior. In practice, the Criminal Code does not recognize non-physical sexual harassment, so that female workers who experience it cannot defend their human rights before a criminal court. ILO Convention No. 190 of 2019 and the Sexual Violence Bill have included a complete list of non-physical sexual harassment. Still, the Convention has not been ratified by the Indonesian government and the Sexual Violence Bill has not been ained by the Indonesian government and the Sexual Violence Bill has not been legalized by the House of Representatives (DPR).
Keywords: Women Worker, Harassment, Working Relationships, Law Protection.

Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan perlindungan hukum di bidang ketenaga- kerjaan di Indonesia terhadap pekerja perempuan yang mengalami pelecehan dalam hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) Baiq Nuril. Sumber. data berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Negeri, dan sumber sekunder lain. Hasil penelitian menunjukkan hukum Indonesia belum memberi perlindungan kepada pekerja perempuan berupa perlindungan. hak asasi atas moral dan kesusilaan, hak atas perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai keadilan sosial dalam hubungan kerja. Hukum bidang Ketenagakerjaan Indonesia membedakan status pekerja. Pekerja di instansi pemerintah berlaku UU ASN dan pekerja di swasta berlaku UU Ketenagakerjaan. Status pekerja honorer di instansi pemerintah menjadi tidak jelas setelah berlakunya UU ASN. Kedua UU ini tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami pelecehan dalam hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan hanya menjamin hak-hak ekonomi bagi pekerja yang ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, berupa bantuan kepada keluarganya sebagai wujud asas presumption of innocence. Dalam kasus pelecehan seksual non fisik yang dialami BN dalam hubungan kerja, BN ditahan selama 5 (lima) bulan didasarkan tuntutan pelanggaran UU ITE. Hak-hak ekonomi dalam UU Ketenagakerjaan tersebut tidak dapat dituntut oleh BN, karena subjek hukum pemberi kerja adalah atasannya seorang aparatur sipil negara. Dalam praktik, KUHP tidak mengenal pelecehan seksual non fisik, sehingga pekerja perempuan yang mengalaminya tidak dapat mempertahankan hak-hak asasinya di depan pengadilan pidana. Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 serta RUU PKS telah mencantumkan secara lengkap tentang pelecehan seksual non fisik, tetapi Konvensi tersebut belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan RUU PKS belum disahkan oleh DPR.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI., 2020

Deskripsi Fisik

Hal. 337-362

Bahasa

English

ISBN/ISSN

23033274

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol 9 No. 3 November

Subjek

Perempuan
Penderaan Sexual, Kriteria pegawai, Punca penderaa

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Christina NM Tobing

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar