Text

Strengthening Judicial Review Authority of Supreme Court in Review of Regional Regulations.

---

The problem of judicial review of regional regulations in the Supreme Court is a serious academic problem and practical problem that needs to be resolved after the issuance of the Constitutional Court Verdict Number 137/PUU-XIII/2015. There are two problems in this paper, first of all, the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 137/PUUXIII/ 2015 on institutional and legal procedures for judicial review of regional regulations in the Supreme Court, secondly, how is the concept of the Supreme Court judicial review carried out through renewal of procedural law Trial Judicial Review in the Supreme Court? The legal implications of the Constitutional Court Verdict Number 137/PUU-XIII/2015 on the institutional and legal procedures for judicial review of regional regulations in the Supreme Court, secondly, how is the concept of the Supreme Court judicial review carried out through renewal of procedural law Trial Judicial Review in the Supreme Court? The legal implications of the Constitutional Court Verdict Number 137/PUU-XIII/2015 on the institutional and legal procedures for judicial review of regional regulations in the Supreme Court are the stronger and increasing authority of judicial review in Supreme Court. Secondly, the concept of the implementation of a judicial review by the Supreme Court is carried out through legal renewal of the judicial review proceedings in the Supreme Court by including several important substances, related to hearings that are open to the public, the existence of a preliminary examination, hearing, verdict and decision making that are openly and fairly.
Keywords: Regional Regulation, Judicial Review, and Reformation

Permasalahan judicial review Perda di Mahkamah Agung menjadi persoalan akademik dan praktikal serius yang perlu dipecahkan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Terdapat dua masalah dalam tulisan ini, pertama, implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap kelembagaan dan hukum acara judicial review perda di Mahkamah Agung, kedua, bagaimanakah konsep pelaksanaan judicial review perda oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui pembaharuan hukum acara persidangan judicial review di Mahkamah Agung? Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dua hal, pertama, implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap kelembagaan dan hukum acara judicial review perda di Mahkamah Agung adalah semakin kuat dan meningkatnya kewenangan judicial review di Mahkamah Agung, kedua, konsep pelaksanaan judicial review perda oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui pembaharuan hukum acara persidangan judicial review di Mahkamah Agung dengan memasukan beberapa substansi penting, terkait sidang yang terbuka untuk umum, adanya proses pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian dan pengambilan putusan yang lebih terbuka dan fair

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal hukum dan Peradilan (JHP)

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Penerbit

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI., 2020

Deskripsi Fisik

Hal.505-522

Bahasa

English

ISBN/ISSN

23033274

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol 9 No. 3 November

Subjek

HUKUM - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Tinjauan literatur

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muh. Risnain

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar