Database Jurnal

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Dewan Djambi Sementara: Menegosiasikan Ulang Kesultanan Jambi Masa Revolusi Indonesia 1945-1949

Kurohman, M. Taofik - Nama Orang; Tangkilisan, Yuda B. - Nama Orang; Abdurakhman - Nama Orang;

Revolusi kemerdekaan di Jambi berbeda dengan semangat revolusi sosial di daerah-daerah lain. Konflik politik lokal di Jambi didasarkan kepada rasa kecewa yang muncul di kalangan elite tradisional Jambi kepada para elite baru Republikan yang berasal dari luar Jambi. Dari hal itu, muncul narasi mengenai pemulihan Kesultanan Jambi yang telah hancur sebelumnya pada rangkaian Perang Jambi 1900-1907. Upaya-upaya politis antara Pemerintah Jambi dengan Pemerintah Republik Indonesia ataupun Belanda dilakukan untuk memecahkan permasalahan politik di Jambi. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Djambi Sementara adalah sebuah badan yang dibentuk untuk menjadikan Jambi sebagai daerah istimewa dalam sistem federal yang sedang dibentuk oleh Belanda. Tuntutan utama dari Dewan Djambi Sementara adalah menjadikan Jambi sebagai daerah otonom dengan cara memulihkan Kesultanan Jambi dan berpisah dari Provinsi Sumatra Tengah yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, tuntutan Dewan Djambi Sementara tidak tercapai karena terhalang oleh sikap Belanda yang ragu memberi dukungan terhadap pembentukan sebuah daerah dengan sistem feodal dan juga terhalang oleh perkembangan politik antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang dituangkan melalui Perjanjian Roem-Royen.
Tuntutan akan pemulihan kesultanan dan pemberian hak otonom itu menguap bersamaan dengan peralihan administrasi antara Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun, semangat regionalisme Jambi yang menuntut otonomi daerah itu tetap dilanjutkan pada masa Republik Indonesia melalui organisasi-organisasi pemuda dan kedaerahan hingga akhirnya berhasil mendapatkan status sebagai daerah otonom setingkat provinsi pada 1957.

The independence revolution in Jambi was distinct from the spirit of social revolution in other regions. A sense of disappointment among Jambi's traditional elites towards the new Republican elites from outside Jambi caused local political conflict in Jambi. Accordingly, the narrative of the restoration of the Jambi Sultanate, which had been destroyed during the Jambi War of 1900-1907, emerged. Political efforts were made between the Jambi Government and the Government of the Republic of Indonesia or the Netherlands to solve political problems in Jambi. Using historical methods that focus on the process and time, the study shows that the Dewan Djambi Sementara was a council to make Jambi a particular region in the federal system, which the Dutch established at that time. The primary demand of the Dewan Djambi Sementara was to make Jambi an autonomous region by restoring the Jambi Sultanate and separating it from the Central Sumatra Province formed by the Government of the Republic of Indonesia. However, the demands of the Dewan Djambi Sementara were not accomplished because the Dutch hesitantly supported forming a region with a feudal system. In addition, political developments between the Republic of Indonesia and the Dutch, described in the Roem-Royen agreement, hindered the process. The demands for the sultanate restoration and the granting of autonomous rights vanished along with the administrative transfer from the Netherlands to the Republic of Indonesia due to the Round Table Conference in The Hague. Despite this setback. the spirit of Jambi regionalism that demanded regional autonomy was continued in youth and regional organizations during the Republic of Indonesia era. The endeavors of these organizations eventually made an autonomous region at the provincial level in 1957.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
Rak IPS
Penerbit
Pontianak : Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII., 2023
Deskripsi Fisik
Hal. 43-60
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
26140209
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Volume 7, Nomor 1
Subjek
REVOLUSI
Kemerdekaan
Dewan Djambi Sementara
Jambi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
M. Taofik Kurohman, Yuda B. Tangkilisan, Abdurakhman
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Database Jurnal
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?