Criminal legal policy and unconstitutionality on concept of ruler or public body

Edisi

Vol 9 No. 1 March

ISBN/ISSN

23033274

Deskripsi Fisik

Hal. 71-98

Judul Seri

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

No. Panggil

Rak Sosial Jur.Hkm&Peradilan/Vol.9/2020

Implementation of Electronic Trial (E- Litigation) on the Civil Cases in Indo…

Civil case trial based on HIR/RBg takes months or even more than a year, which sets a bad precedent for judicial institution because it tends to be complicated and closed. A proverb voiced, "Reporting the loss of goats instead of missing cows," increasingly the public's negative impression towards judicial institution. Responding to these conditions, the Supreme Court issued a Supreme Court Reg…

The Role of Land Deed Official Regarding Legal Certainty of Complete Systemat…

As an acceleration program for land registration in Indonesia that is directly led Is the President, Complete Systematic Land Registration (PTSL) should provide a guarantee of legal certainty and protection regarding land ownership rights. However, in fact, the role of the land deed official (PPAT), as a public official who receives a mandate from the Governmental Regulation no. 24 of 1997 rega…

The Perceptions of Indonesian Judges in Sentencing Minor Drug Offenders: Chal…

This paper presents the perceptions of Indonesian Judges in sentencing minor drug offenders. The judge holds a central role in the sentencing process, and because essential to understand how judges come to their sentencing decisions. To develop an understanding of how judges perceive their actions in decision-making and sentencing of drug users, a total of 31 participants were interviewed. The …

Gelitik praktik baik cegah korupsi

Pecegahan korupsi acapkali tak terdengar degungnya. Meski begitu, rajutan komunikasi dan kerja antar lembaga terus berjalan. Berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar upaya pencegahan korupsi gaungnya semakin nyata.. Strategi dan aksi dalam upaya memerangiI korupsi terus disinergikan,hingga praktik baik dalam penyelengaraan negara bisa menjalar ke seluruh wilayah Indonesia.

Bukan sekedar kejar setoran

Jumlah penangkapan yang fantastis, bukan cari sensasi. Kuncinya agar penindakan dan pencegahan korupsi, tetap terintegrasi. KPK di era kepemimpinan Agus Rahardjo tidak menyurutkan upaya penindakan melalui OTT. Tahun 2017 terdapat 19 kali, tahun 2018 ada 30 kali dan tahun 2019 (hingga 6 Oktober) dilakukan 18 kali OTT. Secara akumulasi kurun 2016-2019 ada 84 OTT dengan327 tersangka dan barang buk…

DPR dorong pemerintah percepat penanganan Covid 19

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung langkah pemerintah dalam penanganan wabah virus Corona (covid-19) di Indonesia. Puan menekankan,negara harus harus hadir secara jelas dan secara nyata ditengah masyarakat, memberikan rasa aman.

DPR imbau semua pihak patuhi putusan MA

DPR RI mengimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut putusan MA yang mangabulkan judicial review Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan.

Negara tidak maju jika perempuannya tertinggal

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan negara tidak tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus terus menjadi agenda kerja bersama seluruh pihak, melalui gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pimpinan DPR temui komunitas driver ojol

Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan wakil ketua DPR RI Rachmat Gobel menemui langsung komunitas driver ojek online (ojol) yang menyuarakan aspirasinya di depan kompleks Parlemen, Senayan., Jakarta, Jumat (28/2/2020). Gabungan ojol tersebut menyuarakan aspirasi dan meminta penjelasan dari wakil rakyat terkait wancana pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.