Kucuran dana pemerintah bagi penanganan Covid-19 masih menghiasi berita utama di media. KPK tidak tinggal diam, tim pencegahan KPK memetakan empat titik rawan korupsi terkait anggaran penangan pademi Corona, perlu dikawal dana tepat sasaran.
Jumlah penangkapan yang fantastis, bukan cari sensasi. Kuncinya agar penindakan dan pencegahan korupsi, tetap terintegrasi. KPK di era kepemimpinan Agus Rahardjo tidak menyurutkan upaya penindakan melalui OTT. Tahun 2017 terdapat 19 kali, tahun 2018 ada 30 kali dan tahun 2019 (hingga 6 Oktober) dilakukan 18 kali OTT. Secara akumulasi kurun 2016-2019 ada 84 OTT dengan327 tersangka dan barang bukā¦
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung langkah pemerintah dalam penanganan wabah virus Corona (covid-19) di Indonesia. Puan menekankan,negara harus harus hadir secara jelas dan secara nyata ditengah masyarakat, memberikan rasa aman.
DPR RI mengimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut putusan MA yang mangabulkan judicial review Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan.
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan negara tidak tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus terus menjadi agenda kerja bersama seluruh pihak, melalui gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan wakil ketua DPR RI Rachmat Gobel menemui langsung komunitas driver ojek online (ojol) yang menyuarakan aspirasinya di depan kompleks Parlemen, Senayan., Jakarta, Jumat (28/2/2020). Gabungan ojol tersebut menyuarakan aspirasi dan meminta penjelasan dari wakil rakyat terkait wancana pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.
Awal tahun 2020 ini, survei Politika Research dan Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menyebutkan tingkat kerpercayaan publik terhadap DPR RI mencapai 50,5 persen. Menurut ketua DPR RI Puan Maharani, kepercayaan tersebut didapat dari kerja keras dan gotong royong semua anggota dewan DPR RI dalam menumbuhkan kepercayaan publik.
Wakil ketua DPR RI M. Azis Syamsudin menegaskan, peraturan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara terhadap perlindungan hukum.
Wakil ketua komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan untuk membantu mempermudah permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dua draft konsep omnibus law yang di inisiasi pemerintah terus dimatangkan.