This study aims to unearth the corrupt practices that occur in the delivery of COVID-19’s social as-sistance and discover the actions undertaken by KPK and the community in preventing the corrup-tion of COVID-19 social assistance funds. The method used in this study is normative juridical with a statutory study approach and case studies. The method used is a literature study and analyzed usin…
Disclosure of corruption cases requires a collaboration of experts in law, accounting, and auditing. In Indonesia's context, corruption patterns in government institutions can be identified based on the types of expenditure and the timing of cash disbursements. This study aims to reveal the indica-tions and patterns of corruption in Indonesian government institutions. …
Indonesia meraih skor Indeks Persepsi Korupsi 40 dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019. Salah satu upaya meningkatkan skor indeks tersebut adalah dengan melakukan pencegahan korupsi, antara lain melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK). Pendidikan Antikorupsi memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, sehingga perlu dilakukan upaya …
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK, bertujuan memperbaiki aspek tata kelola di sektor tersebut. Studi ini menganalisis capaian GNP SDA terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pe…
This article is excerpted from a portion of KPK and LIPI's research on "political sector corruption" in Indonesia. This research concludes that one of the main roots of corruption in Indonesia is a corrupt political system and very corrupt political parties. The authors also find that the majority of major political parties in Indonesia are managed like a family company and controlled by a hand…
Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak s…
Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak s…
The banking sector as one of the drivers of the national economy plays an important role in funding a business through bank credit distributing activities. In practice, this banking service raises legal problems, not only banking crimes but also corruption. Supreme Court Decision No. 1812 K/PID,SUS/2014 on behalf of the Defendant Dian Siswanto, S.E. MM., in the case of a corruption shows this. …
The Asset Recovery Center (PPA), the Republic of Indonesia General Attorney's unit is responsible for ensuring asset recovery in Indonesia supported by an integrated system that is effective, efficient, transparent and accountable, by tracing, securing, maintaining, seizing, and returning assets of criminal acts of corruption handled by the Prosecutor's Office. However, the number of asset reco…
Pecegahan korupsi acapkali tak terdengar degungnya. Meski begitu, rajutan komunikasi dan kerja antar lembaga terus berjalan. Berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar upaya pencegahan korupsi gaungnya semakin nyata.. Strategi dan aksi dalam upaya memerangiI korupsi terus disinergikan,hingga praktik baik dalam penyelengaraan negara bisa menjalar ke seluruh wilayah Indonesia.