Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya. Pemerintah akan berfokus mempersiapkan diri pada tahun 2021, guna menghadapi ketidakpastian perekonomian global maupun domestik.
DPR bersama dengan pemerintah terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Wakil ketua DPR RI M. Aziz Syamsuddin memastikan, pembahasan RUU Ciptaker dibahas secara mendalam dengan melibatkan seluruh stockholder yang ada.
Seperti diketahui, komisi II DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui RUU tentang Perppu Pilkada serentak untuk menjadi Undang-undang. Pengambilan keputusan dilaksanakan di ruang rapat komisi II DPR RI pada tanggal 30 Juni 2020. Hadir mewakili Pemerintah pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Artikel yang berjudul "Evaluasi terhadap Rancangan Undang-Undang Permusikan" ini fokus pada substansi masalah yang dituangkan dalam RUU Permusikan, serta sisi prosedural perumusan RUU Permusikan sebagai alternatif kebijakan, yakni proses penyusunan suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policies stakeholders). Penelitian kebijakan ini merupakan jenis peneliti…